Jakarta, Kompas – Kekerasan individu atau kelompok masyarakat merupakan imbas dari ekspresi kultural yang tersumbat. Bukannya membuka sumbatan ekspresi, sistem negara justru memfasilitasi kekuatan ekonomi untuk merebut ruang-ruang ”milik” publik.
Publik terus disuguhi drama penggusuran lapangan, taman kota, ruang terbuka hijau, dan gelanggang olahraga yang digantikan pusat-pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat rekreasi berbayar. Kehilangan publik berdampak besar.
”Ruang publik sangat penting untuk membangun kebersamaan. Sekarang, ruang untuk mewujudkan kebersamaan itu hanya milik kalangan mampu secara finansial,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Susastra dan Kajian Budaya Universitas Indonesia Melani Budianta di Jakarta, Senin (27/2).
Di sisi lain, golongan masyarakat tidak mampu atau dengan kemampuan finansial terbatas berkumpul di lahan-lahan sempit yang kosong, gang, atau pinggiran jalan dan perumahan. Sesekali, dibarengi pasar dadakan.
Pada beberapa kasus, keberadaan pasar dadakan yang berisi pedagang kaki lima terus digusur karena menempati lahan pemerintah. Kalaupun masih eksis, rentan penggusuran.
Masyarakat komunal
Masyarakat Indonesia, menurut Melani, pada dasarnya adalah masyarakat komunal yang terbiasa berkumpul dan bersosialisasi. Dulu, kebiasaan itu diakomodasi dengan banyaknya ruang publik yang mudah dan murah diakses, seperti lapangan dan taman kota. Pusat perbelanjaan memang menjadi ruang publik baru, tetapi hanya bisa diakses secara terbatas.
Pada akhirnya, masyarakat di kota-kota besar seperti tak punya pilihan melepas stres selain ke pusat perbelanjaan dan taman rekreasi. Namun, itu sering kali justru menimbulkan beban stres baru bagi masyarakat dengan kemampuan daya beli rendah.
Sementara itu, beban hidup masyarakat kelas bawah yang terus membukit juga menuntut pelampiasan untuk mengendurkan ketegangan. ”Kemampuan setiap individu untuk menoleransi tekanan yang datang itu berbeda-beda,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Tun Kurniasih Bastaman. Kondisi kian sulit jika banyak individu berkumpul karena ikatan kesamaan tingginya beban hidup.
Secara kejiwaan, beban hidup masyarakat sebenarnya bisa disalurkan agar tak meledak menjadi kekerasan dan merusak. Persoalannya, di tengah laju kota yang tidak mengakomodasi pembangunan jiwa, media penyaluran tekanan hidup tersebut tidak memberi banyak pilihan. Apalagi jika semuanya harus diukur dengan uang.
Dari sisi ekonomi, ekonomi Indonesia tumbuh. Namun, itu hanya dalam bentuk indikator makro. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah populasi kelas menengah Indonesia 56,5 persen dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia. Setiap tahun, pertambahan kelas menengah sebanyak 9 juta jiwa.
Di tengah kondisi itu, menurut Melani, mereka yang di luar golongan menengah masih terdiskriminasi. Golongan bawah mencoba melepaskan diri dari segala impitan hidup dengan mencari ruang-ruang kreativitas. Sayangnya, mereka terbentur minimnya fasilitas yang disediakan negara. Akibatnya, kreativitas tak tersalur itu berujung agresivitas, bahkan kekerasan.
Agresivitas juga meningkat karena paparan. Masyarakat miskin menghibur diri lewat televisi. ”Agresivitas kian parah karena banyak siaran kekerasan yang menjadi role model kekerasan selanjutnya,” kata Melani.
Kesehatan jiwa
Di tengah masyarakat yang butuh ruang ekspresi kultural, pemerintah diharapkan fokus pada pembangunan kesehatan jiwa masyarakat. Pembangunan fisik hanya menempatkan kelompok masyarakat kurang mampu pada tekanan hidup yang kian tinggi dan berat.
Faktanya, ruang-ruang terus dibangun yang cenderung menampung dan memuaskan nafsu mengonsumsi tanpa mengindahkan kepentingan kelompok miskin. Pada 2012, rencananya akan dibangun 21 pusat perbelanjaan baru di Indonesia. Sebanyak45 persen di antaranya akan menambah pusat perbelanjaan di Jakarta.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, investor mengincar lahan Kebun Binatang Surabaya untuk dijadikan hotel dan tempat rekreasi khusus. Di Depok, Jawa Barat, sebanyak 26 situ yang menjadi kawasan serapan sekaligus wisata murah meriah beralih fungsi menjadi perumahan, sekolah, dan rumah toko(Kompas, 11/2010).
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terus mengabaikan masyarakat kecil hanya menambah tingkat frustrasi masyarakat bawah menjadi berlipat-lipat. Tanpa penanganan segera, kekerasan brutal untuk melampiaskan rasa frustrasi hanya soal waktu dan momentum.
Jangankan kelompok miskin, masyarakat mampu pun punya keterbatasan mengelola tekanan hidup yang tak kalah berat.
Kondisi itu kian sulit di tengah masyarakat yang dijangkiti sikap acuh tak acuh, lemahnya kepercayaan terhadap sesama, serta merosotnya solidaritas dan empati sosial. ”Situasi sosial tak kondusif membuat emosi kelompok ekonomi bawah berpendidikan rendah cenderung mudah terpancing. Namun, itu bergantung pada kemampuan individu,” kata Kepala Bagian Psikologi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Nani Nurrachman.
Apa yang terjadi di sebagian besar kota di Indonesia ini berbanding terbalik dengan sebagian kota besar di dunia. Di sejumlah negara, taman-taman kota dijaga dan dipelihara yang bisa diakses publik secara gratis.
”Di sana, masyarakat melepaskan stres dengan berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau mengobrol dengan kolega,” kata Tun Kurniasih.
Di Indonesia, ungkap Melani, banyak komunitas kelas menengah memilih hotel, mal, atau kafe sebagai tempat berkumpul. ”Di mana tempat berkumpul mereka yang tidak berduit?” katanya. (IND/MZW/FRO)
